Jurnal Hukum Legalita

Jurnal Hukum Legalita (Legalita) (P-ISSN: 1412-2480 and E-ISSN: 2776-7248) is a journal that published since 2019 by the Department of Law in collaboration with LPPM, Muhammadiyah University Kotabumi. Legalita is intended to be the university’s journal for publishing articles reporting the results of the fields of criminal law, civil law, constitutional law, state administrative law, as well as discussing social phenomena that exist in society and building a culture of law awareness from the results of research. Readmore

Jurnal Hukum Legalita (Legalita) (P-ISSN: 1412-2480 and E-ISSN: 2776-7248) is a journal that published since 2019 by the Department of Law in collaboration with LPPM, Muhammadiyah University Kotabumi. Legalita is intended to be the university’s journal for publishing articles reporting the results of the fields of criminal law, civil law, constitutional law, state administrative law, as well as discussing social phenomena that exist in society and building a culture of law awareness from the results of research.

In addition, Legalita also includes a lot of research on law in a broader sense. The journal is published regularly (in July and December), and approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published ... Readmore

ISSN
1412-2480 (printed) | 2776-7248 (online)
Published
2023-12-23
Accreditation
sinta-5

Articles

Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Kegiatan kemasyarakatan pada masa modern di Indonesia mengandung banyak pelanggaran kebebasan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun negara. Perlunya jaminan hak asasi manusia (hak istimewa) dalam landasan peraturan dan pedoman ditegaskan. Peraturan menjadi alasan bagi pemerintah dalam kehidupan dan kenegaraan. Landasan peraturan dan pedoman harus mengontrol kewenangan negara yang ekstrim dan memberikan batasan bagi setiap individu agar tidak menyalahgunakan kebebasan orang lain. Status pandangan dunia pada konsep saat ini berfokus pada keamanan kebebasan bersama sebagai hal yang bersifat timbal balik dalam kerja masyarakat dan negara. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan tugas penting dari kebebasan dasar sebagai hak istimewa yang wajar yang harus dijaga oleh semua orang dan negara yaitu hak asasi manusia. Konsep ini dalam landasan peraturan dan pedoman harus ditempatkan selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan harus memenuhi sebagian dari jaminan kebebasan dasar. Oleh karena itu, diharapkan tujuan lahirnya peraturan dan pedoman yang membawa keadilan dan manfaat bagi setiap individu dalam Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Di Indonesia.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak Ditinjau dari Prespektif UU Perlindungan Anak

Violence against children In many cases in Indonesia, a large part of the cause is a lack of awareness of child protection among parents or caregivers. Common types of violence are physical, emotional, sexual, and child neglect, all of which fall under the category of child abuse crimes. Therefore, there must be a legal basis to regulate child abuse in Indonesia to prevent the increase in cases. Some of the issues highlighted in this study include how laws and regulations regulate perpetrators of child abuse crimes in Indonesia and procedures for criminal sanctions against perpetrators of violence against children.

RELASI ANTARA KONSTITUSIONALITAS HAK ASASI MANUSIA DAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstract The focus of the discussion in this article is the relationship between human rights protection and local wisdom in environmental regulation and use. The background to the problem in this paper is that excessive development processes without paying attention to environmental sustainability are actually detrimental to humans. The result of the discussion is that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates human rights guarantees in the environmental sector. Development by utilizing natural resources must pay attention to human rights principles and community culture. There is a strong relationship between the use of the environment and human rights principles and the local wisdom of indigenous communities in Indonesia.   Keywords: Human rights, local wisdom, environment   Abstrak Fokus bahasan tulisan ini adalah mengenai relasi antara perlindungan HAM dengan kearifan lokal dalam regulasi dan pemanfaatan lingkungan hidup. Latar belakang masalah dalam tulisan ini adalah bahwa proses pembangunan yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan justeru merugikan manusia. Hasil pembahasan adalah, bahwa dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah diatur mengenai jaminan HAM di bidang lingkungan. Pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan budaya masyarakat. Terdapat relasi yang kuat antara pemanfaatan lingkungan hidup dengan prinsip HAM dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat di Indonesia.   Kata-kata kunci: HAM, kearifan lokal, lingkungan hidup.

Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Cybercrime ( studi kasus phising sebagai ancaman keamanan digital)

Kemajuan teknologi mewujudkan suatu perubahan zaman yang membawa kemajuan manusia semakin modern. Kemajuan teknologi juga telah mempengaruhi kejahatan dunia maya dalam banyak hal. Pertama, kecepatan dan ketersediaan akses Internet memudahkan penjahat dunia maya mendapatkan akses ke jaringan global. Hal ini juga menyebabkan serangan phishing yang sering terjadi dan merusak. Selain itu, pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan telah memungkinkan terciptanya aplikasi phishing yang lebih canggih. Artikel ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai kejahatan cybercrime dalam bentuk phising. Kemajuan teknologi memberikan banyak peluang bagi kejahatan cybercrime untuk melancarkan kejahatan serangan phising. Mereka dapat menggunakan berbagai metode online, email, media social, malware untuk mencoba menipu korbannya. Phising adalah upaya pemalsuan informasi pribadi atau keuangan dari orang atau kelompok yang tidak menaruh curiga. Penelitian ini membahas pengaruh kemajuan teknologi terhadap perkembangan phishing sebagai tindak pidana cybercrime.artikel ini juga mencakup upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan untuk menghadapi perkembangn phising. Hasil penelitian ini untuk memberikan pemahan yang lebih baik tentang hubungan antara teknologi dan perkembangan kejahatan cybercrime, phising, dan dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG

(Studi Pada Pengadilan Negeri Menggala)

Peristiwa yang terjadi di Lawadjitu Selatan, Kabupaten Turan Bhawan ini berkisah tentang seorang ayah bernama Yantri Bin Nengkuasa yang memperkosa seorang perempuan hingga hamil anak kandungnya sendiri bernama Nopitasari Binti Yantri. Sebagai ayah kandung, sebagai orang tua, pelaku seharusnya melindungi anak tersebut. Selain itu, korban juga mengalami trauma mendalam akibat diperkosa oleh orang tuanya, malu berinteraksi dengan masyarakat, malu, depresi, bahkan berisiko mengalami berbagai permasalahan lainnya. Bahwa korban akan mengakhiri hidupnya seperti ini. bunuh diri. Bagaimana putusan Mengadili pelaku  pemerkosaan terhadap anaknya sendiri? Dari pemaparan di atas, penulis mengambil beberapa pertanyaan yang patut disimak dalam ulasan kali ini. Khususnya: 1. Bagaimana hakim secara sah mempertimbangkan demonstrasi pelanggar hukum atas penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya? 2. Pilihan apa yang diambil oleh pihak berwenang yang ditunjuk sehubungan dengan pelaku penyerangan terhadap anak mereka sendiri? Mengingat permasalahan yang dikaji di atas, maka untuk menyederhanakan pasal ini, maka ruang lingkup pembahasan eksplorasi dibatasi pada disiplin atas pelanggarannya dan pertimbangan sah dari penguasa yang ditunjuk. Saat mengadili pelaku perbuatan salah penganiayaan terhadap anak perkenalannya dengan dunia di Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara pidana nomor: 152/Pid. B/2023/PN.Mgl dan pihak Yantori yang berperkara yang melakukan aksi kriminal tersebut. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Remaja Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maksud dari pendalaman ini adalah untuk menjelaskan apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh hakim secara sah sehubungan dengan demonstrasi jahat penyerangan terhadap anak kandung pelakunya dan bagaimana seharusnya mentalitas pejabat yang ditunjuk terhadap pelaku penyerangan terhadap anak kandung. Berikan pilihan. anak. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah pendekatan isu yang mencakup pendekatan standarisasi dan pendekatan uji coba. Pendekatan regulasi adalah metodologi yang melihat standar dan aturan yang sah melalui dokumentasi, sedangkan metodologi eksak adalah metodologi yang menganalisis kejadian di lapangan melalui persepsi dan pertemuan. Berdasarkan akibat penilaian tersebut, maka diputuskan bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh tergugat adalah penganiayaan terhadap anak yang diadili oleh Kantor Pemeriksa, dengan mengesampingkan Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 untuk keadaan tersebut. . Persoalan keselamatan anak bergantung pada Pasal 64 ayat 1 KUHP dan hakim mengingat putusan tersebut merupakan penilaian bahwa yang lebih meresahkan adalah perbuatan tergugat merugikan anak tersebut. Nasib saksi korban dimusnahkan, katanya. Yang meringankan bagi responden adalah tidak adanya kondisi yang meringankan. Mengenai terbitnya surat ini, pencipta berpendapat bahwa dalam pidana yang berat seharusnya hakim menjatuhkan hukuman paling berat 15 tahun penjara, yang apabila tidak ada syarat-syarat yang meringankan bagi tergugat, maka seharusnya demikian. dipaksa. Kata Kunci : Kejahatan asusila yang dilakukan oknum di lingkungan kepolisian Indonesia

Kritik Terhadap Presiden ditinjau dari Perspektif Kebebasan Berpendapat

The purpose of this research is to examine criticism of the President from the perspective of freedom of expression. One of the main ways of realizing the fundamental democratic ideals of freedom of expression in a democratic system is through criticism of political leaders. This study investigates how public opinion, government policies, and political dynamics are affected by presidential criticism. Document analysis, surveys, and interviews with members of different social groups activists, political party members, and the general public are part of the methodology of this study. The data collected was analyzed to determine the trend of public criticism of the President and how these views are shaped by their opinions on freedom of expression. Some respondents felt that the President's right to freedom of expression was upheld, while others felt there were considerable limitations. Public opinion is heavily influenced by criticism of the president, and policy changes may be brought about by such criticism. The study also emphasizes the difficulties and dangers of the right to freedom of expression when the President is criticized. The study also emphasized the importance of traditional and social media to enable the President to take action and convey different viewpoints. The findings of this study highlight the importance of maintaining free speech to preserve the democratic process and provide insights into how democracy works. The findings have important consequences for our understanding of how, in contemporary democracies, criticism of political leaders and free speech interact. The findings of this study add to the body of knowledge on democracy and freedom of expression while providing a useful framework for policymakers and advocates of change.

Perlindungan Anak di Koridor Hukum Peradilan Pidana

Perlindungan anak dalam hukum Peradilan Pidana merupakan komponen penting dari sistem hukum yang fokus pada kesajahteran dan hak-hak anak. lima unsur yang saling terkait dalam upaya perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.kelimanya saling berafilasi mereka bekerja sama dalam menjaga anak-anak. Perlindungan anak mencakup berbagai tindakan untuk memastikan anak-anak bisa menjalani kehidupan dengan baik, tumbuh, dan ikut serta secara maksimal demi menghormati harkat maupun martabat mereka, misalnya melindungi mereka dari tindakan kasar dan perlakuan tidak adil. Perlindungan anak adalah jaminan bahwa hak-hak semua anak dihormati, dan itu memastikan anak-anak mendapatkan dukungan maksimal yang mereka perlukan agarbisa berkembang menjadi orang dewasa. Dalam undang-undang perlindungan anak, selain pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga terdapat pelanggaran hukum perlindungan hak anak. pelanggaran hak-hak anak juga menjadi penghambat utama eksisensi dan tumbuh kembang anak. Salah satu dari rekomendasi mengenai perlindungan dan pentingnya hak-hak antara lain; tentang efektivitas undang-undang perlindungan anak, seperti yang telah dibahas dan hukum ini, bagaimana cara sebaiknya kita memperlakukan dan mendukung anak-anak.agar anak-anak mampu menjalani hidup dengan kesajahteraan, memperoleh hidup aman, memenuhi kebutuhan dan haknya.

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATTAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr)

Children are a blessing bestowed upon humanity by the divine. As such, they require vigilant safeguarding, nurturing through appropriate and compassionate means. This is because children possess an inherent dignity and entitlements that must be respected, upheld and defended. This research examines sexual violence committed against minors, comparing two court decisions. Court Decision 171/Pid. us/2020/PN. kr involved an adoptive father engaging in sexual acts with his adopted daughter. Court Decision 10/Pid. usAnak/2017/PN Jmb involved an individual having sexual relations with a minor without prior acquaintance, based solely on attraction to the opposite sex. The observe objectives to decide the idea for the judge's considerations and determinations of criminal liability. The analysis methodology selected in its discussion is normative or library legal research. Two approaches are taken: first, a Legislation approach; and second, a Case Approach.The discussion concludes that in sentencing the perpetrators of child sexual violence in Court Decision 171/Pid. us/2020/PN. kr and Court Decision Number 10/Pid. usAnak/2017/PNJmb, the judge's legal considerations were based on properly judging the basis for deciding, societal values, and juridical aspects including the public prosecutor's indictment, witness testimony, defendant testimony, evidence, violated articles, and a Community Supervision Report.

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Abstrak: Anak merupakan generasi muda hendaknya diperlakukan baik kedua orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama tindak pidana kesopanan. Secara umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep best interest of the child  sama dengan proses penyelesaian melalui konsep restorative justice yang mengutamakan Masyarakat, selain itu tujuannya apabila telah terjadi kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak yng sedang berperkara, maka dasar pendamaian inilah yang dijadikan dasar hukum bagi penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan selanjutnya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS DI DESA BLAMBANGAN (Studi Perkara Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Kbu)

Kejahatan yang merugikan ketertiban umum adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang mengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat. Kejahatan tersebut memiliki beberapa jenis salah satunya merusak fasilitas umum Stasiun Kereta Api yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu hal tersebut terjadi dikarenakan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa sanksi yang diterapkan terhadap kejahatan yang merugikan ketertiban umum, khususnya mengenai perusakan stasiun kereta api di desa Blambangan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kejahatan yang merugikan ketertiban umum tersebut yang tertuang pada Perkara Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Kbu. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah menurut Putusan Nomor : 314/Pid.B/2022/PN Kbu dengan menggunakan pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Penjatuhan hukuman 7 bulan penjara untuk masing-masing terdakwa sudah cukup untuk memberikan efek jera. Saran penulis yaitu para penegak hukum harus lebih sering atau instensif membuat kegiatan sosialisasi mengenai hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya ke daerah terpencil yang secara umum masyarakatnya masih kurang pemahaman mengenai apa saja pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia, sebagai upaya prefentif dalam menanggulangi tindak kejahatan.     Kata kunci : Kejahatan, Ketertiban Umum

Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum

Abstract: Human rights are recognized internationally, including women's rights in state. In Indonesia, women's rights are enshrined in several laws and regulations. This article discusses the views of legal philosophy for women and gender equality. This article examines legal issues through normative research. In examining existing problems, this study uses several approaches, namely: theoretical approach, comparative approach, and conceptual approach in the perspective of legal philosophy to explore the complexity of gender equality issues by focusing on the views of experts. In determining legal policies on this gender theme, feminist theory plays a very important role. Feminism theory in it questions gender equality and women's rights as the basis for formulating fair legal policies without causing conflicts of gender bias. Keywords: Legal philosophy, human rights, gender equality, women.   Abstrak: Hak asasi manusia diakui secara internasional, termasuk di dalamnya adalah hak-hak perempuan dalam bernegara. Di Indonesia, hak perempuan tersebut termaktup dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan. Artikel ini membahas tentang pandangan filsafat hukum bagi perempuan dan kesetaraan gender. Artikel ini mengkaji permasalahan hukum melalui penelitian normatif. Dalam  mengkaji permasalahan yang ada,  penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan teoritis (teoritical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dalam perspektif filsafat hukum untuk mengeksplorasi kompleksitas isu kesetaraan gender dengan fokus pada pandangan para ahli. Dalam menentukan kebijakan hukum pada tema gender ini, teori feminisme berperan sangat penting. Teori feminisme di dalamnya menyoal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang menjadi landasan merumuskan kebijakan hukum yang adil tanpa menimbulkan konflik bias gender. Kata kunci : Filsafat hukum, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perempuan.  

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Perubahan zaman serta kemajuan teknologi komputer dan internet mengubah wajah bisnis perekonomian di Indonesia terutama pada bisnis busana eksklusif melalui aplikasi instagram, tak hanya anak muda bahkan orang tua menggunakan aplikasi instagram dikarenakan cepatnya dalam mendapatkan suatu informasi, tidak perlu bertatap muka dan mudah dalam bertransaksi. Sebenarnya jual beli online tidak diatur dalam KUH Perdata namun buku ke 3 KUH Perdata tentang perikatan tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian baru sesuai perubahan zaman dan tetap berpedoman pada KUH Perdata. Ini disebut dengan perjanjian Innominat yakni sebuah perjanjian tidak bernama karena tidak diatur didalam KUH Perdata, dengan aplikasi instagram terdapat sebuah proses bernama transaksi yakni secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan yang ada pada buku ke 3 KUH Perdata

MENGGALI MAKNA PENTING DAN PENERAPAN HUKUM PERIZINAN DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Environmental pollution in Indonesia is a serious issue that affects a wide area. This article discusses the impacts of environmental issues, particularly related to the underdevelopment in Indonesia. One preventive measure taken to address environmental pollution is the implementation of a legal permitting policy system. However, there are several issues within the permitting policy, including the mismatch between permitting policies and environmental issues in the respective regions. This article discusses the role of permitting laws in supporting environmental preservation and how law enforcement in the field of permitting law can address cases of environmental degradation. In the research context, the author uses normative and empirical legal research methods. In the main discussion, the article explains the role of permitting laws in supporting environmental preservation, including human rights related to the environment and applicable regulations. Furthermore, the author discusses law enforcement in the permitting domain related to cases of environmental destruction, including the types of administrative and criminal sanctions that can be applied.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN

Revenge porn adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan Revenge porn dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban Revenge Porn. bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban utuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyberan konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten sikorban. Saran dalam penelitian ini ialah Perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kpompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara.

Indexer Sites