Isu kekerasan, penghinaan, dan pelecehan terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku santet merupakan isu global seperti peristiwa pembantaian dukun santet di Prancis, Skotlandia, Kamboja, dan Jepang. Indonesia ditandai dengan peristiwa pembantaian dukun santet banyuwangi tahun 1998-1999. Bima Nusa Tenggara Barat (Ntb), juga menjadi bagian tersebarnya isu dukun santet serta tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet. Rumusan masalah penelitian, bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, bagaimana kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima Ntb. Tujuan penelitian, ingin mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, juga ingin mengetahui kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima NTB. Metode penelitian berupa hukum-empiris dengan pendekatan kasus, sosiologi, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, teknik analisis kategorisasi dan integrasi atas masalah penelitian guna menarik kesimpulan ideal dari fakta penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet meliputi tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan berat. Tindak pidana penganiayaan ringan menimbulkan luka-luka sedangkan penganiayaan berat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kajian kriminologi ditemukan adanya pembentukan stigma sosial yang buruk di balik tindak kriminal terhadap terduga dukun santet, dimana stigma ini muncul dari keyakinan dan kepercayaan kultural masyarakat Bima terhadap fenomena penyembuhan penyakit baik secara medis maupun secara tradisional.

Abstract Wasîat wajîbah is a study of contemporary Islamic family law, which emerged as an answer to the problem of inheritance in diverse Indonesian society due to the existence of heirs (relatives) who do not receive tirkâh from the deceased because of the sharia prohibition on accepting it. inheritance, for example, inheritance for adopted children, and stepchildren, grandchildren of daughters and husband and wife who have different religions or are apostates. Conditions like this cannot be separated from the reality of social conditions in society, including norms, structures, and traditions passed down from generation to generation that have existed for a long time (living law). The granting of inheritance rights to them through the wajîbah will institution merely accommodates local wisdom to maintain justice for Muslims in Indonesia. This research examines the main problem, namely whether the legal instrument of granting inheritance rights using a mandatory will is an appropriate alternative. This research uses a method called analytical descriptive. From this research, results were obtained which show that the use of the wajîbah will institution to resolve new cases in inheritance law has a juridical reason by using the concept of justice to guarantee legal certainty for adopted children, stepchildren, grandchildren of daughters and husband and wife, of different religions because inheritance is prohibited. Keywords: mandatory will, justice, tirrkah

The cancellation of a mudharabah financing deed that does not comply with sharia principles has major legal repercussions, such as cancellation of contracts and restitution of rights obtained by both parties. The Bank may be required to refund any payments or profits made from unauthorized transactions. Notary / PPAT plays a role in ensuring compliance with sharia principles and fair settlement. Suggestions for banks include improved vetting, staff training, information transparency, and ensuring compliance with sharia law. The debtor needs to understand the principles of sharia and abide by the agreement. Notaries must conduct careful document checks, consultation with sharia experts, and constant education on sharia principles. Thus, collaboration between banks, debtors, and notaries/PPAT is important to ensure compliance with sharia principles and fair settlement in such cases. Keywords: mudharabah, Shariah principles, Notary/PPAT

Hasil Penelitian pada tulisan ini yaitu kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung sangat rentan berorientasi pada antroposentrisme. Untuk mencegah kebijakan hukum yang substansinya memuat antroposentrisme maka perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan memenuhi dan memperhatikan unsur-unsur, yaitu, Pertama tujuan tertentu yang hendak dicapai serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Prov. Lampung (interest public). Kedua, tujuan kebijakan otonomi daerah diselaraskan dengan potensi dan budaya di Prov. Lampung. Ketiga, usulan tindakan dapat bersumber dari kelompok atau perseorangan dari dalam atau luar pemerintahan yang harus berangkat dari kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Keempat, Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari suber daya manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan hukum otonomi daerah yang sudah dibuat dan disahkan serta harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya tidak merusak lingkungan. Kelima, Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentrisme melalui upaya mereview terlebih dahulu kebijakan otonomi Daerah Prov. Lampung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebelum disahkan.

Negara  Indonesia adalah negara kesatuan (NKRI),  adalah suatu negara yang dikenal dengan sebutan negara “kepulauan”, sebutan tersebut dikarenakan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia, sehingga wilayah Indonesia luas lautannya lebih besar daripada daratan. Dengan kondisi yang demikian, tentunya dibutuhkan pengelolaan atau penyelenggaraan yang tepat dan benar agar sumber-sumber daya alam yang ada, baik darat, laut, udara, bahkan yang ada di dalam perut bumi dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan efisien,   serta tidak menimbulkan masalah atau berdampak negatif   bagi lingkungan,  sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi,   memaksa kita untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk memenuhi  kebutuhan hidup, maka  dilakukan eksploitasi  sumber daya alam.  Dalam memenfaatkan sumberdaya alam yang ada tentunya harus disesuaikan dengan kondisi ruang dan fungsi ruang, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, yang   berpengaruh buruk pada kehidupan. Pentingnya penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan efektifitas fungsi ruang serta mencegah dampak negatifnya, maka penulis mencoba mengungkap  bagaimana pelaksanaan penataan ruang yang ada di Kabupaten Lampung Utara.