Articles

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANCAMAN PORNOGRAFI (Study Kasus Polres Lampung Utara)

This study intends to identify law enforcement against perpetrators of pornography condemnation based on Article 45 paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, as well as determine what variables prevent pornography condemnation. ITE This is a study of legal principles. The case under investigation will be thoroughly investigated by researchers. Secondary data is the type of information used. Primary legal documents, secondary legal materials, and tertiary legal materials were used as secondary data sources. Primary and secondary data are the types of data collected by the writers in this study. Data that is directly obtained from a source is referred to as primary data
Ibrahim Fikma Edrisy, Fahrul Rozi

PEMBELAJARAN ONLINE MASA COVID-19 DI PERGURUAN TINGGI (Studi Universitas Muhammadiyah Kotabumi)

During the COVID-19 pandemic, it affected the education system which directed the learning system to the implementation of distance learning, so that education continued to work to achieve the functions and objectives of education in Article 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The method used in this research is empirical legal research to see directly and observe the objects and circumstances that exist in the research area and their legal effectiveness. A learning policy can be said to be effective and successful if it can realize the functions and objectives of education. The components involved in the learning system such as educators, materials and curriculum, learning methods, infrastructure and learning environments are evaluated to see whether or not the educational functions and objectives are implemented. In online learning during the COVID-19 era, the functions and objectives of education have not been fully achieved due to obstacles in their implementation. The inhibiting factors in its application are lack of concentration, inadequate facilities and infrastructure, limited internet access and limitations in the use of technology. As long as there is no solution to quell the pandemic, online learning must continue and educator practitioners must increase creativity to create quality and interesting learning.
Sri Retno Fatimah, Salis M Abduh, M. Ruhly Kesuma Dinata

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

As one of the election organizers, Bawaslu has now become an institution that structurally already exists at the district and/or city level. As an institution authorized by law. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections provides reinforcement for Bawaslu in carrying out prevention and prosecution with the authority to decide disputes over the election process and administrative violations. The problem in this journal research is how the existence of Banwaslu after the issuance of Number 7 of 2017. This type of legal research is normative, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. It is carried out with a statute approach and the conclusion of this study is that the existence of Bawaslu is currently in line with public expectations
Siti Mardiyati, Indrajaya Indrajaya

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)

Pemeriksaan pada sidang pengadilan pastilah dipimpin oleh seorang hakim, dimana dalam persidangan tersebut hakim dan Jaksa Penuntut Umun bertanya kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan saksi-saksi hal ini dimaksudnya untuk menemukan kebenaran materiilnya seperti waktu dan tempat terjadinya pidana, unsur-unsur pasal yang dilanggar serta hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Selanjutnya sebelum hakim menetapkan putusannyahakim juga akan memeriksa syarat formilnya seperti identitas terdakwa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, serta agama terdakwa. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim yang berupa putusan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri, sedangkan yang menilai putusan tersebut adalah masyarakat luas.
Nisa Fadhilah, Kamilatun Kamilatun

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kbu)

Salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa ini adalah anak, yang memilik peranan dan ciri khusus dan seringkali dijadikan objek tindak kejahatan. Akan tetapi akhirakhir ini justru kejahatan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh anak. Akan tetapi meskipun kejatahan tersebut dilakukan oleh anak, kejahatan tersebut tetap mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, namun demikian dalam pemberian hukumannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Kamilatun Kamilatun, Nisa Fadhilah

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS KESALAHAN PENEMBAKAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Pada Polsek Abung Semuli Polres Lampung Utara)

Penggunaan senjata apiooleh aparat Kepolisian, haruslah melalui beberapa tahapan gyang ketat, guna untuk menghindari terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api tersebut akibat terjadinya “kelalaian”. Yng menjadi permasalahan dalm penelitian ini adalahoBagaimanakah Pertanggungjawabano Anggota Kepolisian Ataso Kesalahan Penembakan Yang Menyebabkan Luka Berat dan Apa Saja Hambatan Terhadap Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Atas Kesalahan Penembakan Yng Menyebabkan Luka Berat. Pendekatn yang digunakn dalam penelitianoini adalah terdiri dari pendekatan normatifoadalah pendekatano hukum normatifo ,dalamm aksinya pada setiaap peristiwaohukum tertentu yang terjadi dalamosuatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahuii bahwa Pertanggungjawabano Anggota Kepolisian Atas Kesalahan Penembakan Yang Menyebabkan Luka Berat, Apa Akibat setelah dijatuhkan nya sangsi oleh hakim, pada sidang kode etik kepolisian kepada AKP Tri Handoko, SH bersama anggotannya yaitu Bripka Yuli Suryadi, Brigpol Lucki Atmaja, Brigpol Hardiyansyah, Brigpol Winci Kiki Saputra, dan Brigpol Destra Pahlevi, Bahwa Anggota tersebut “dikenakn ketentuan hukuman disiplin yaitu melanggar ketentuaan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf a PPRI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota KepolisianoRI dan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 huruf (d) mengatur tentang kehidupanobernegara dan bermasyarakat”, hukuman yang di jatuhkan terhadap AKP Tri Handoko, SH bersama anggotannya yaitu Bripka Yuli Suryadi, Brigpol Lucki Atmaja, Brigpol Hardiyansyah, Brigpol Winci Kiki Saputra, dan Brigpol Destra Pahlevi. “hukuman yang dijatuhkann terhadap para angota adalh terlalu ringan, karena tidak sebandng dengan perbuatannya” yang telah menyebabkn orang luka berat dan Hambatn teradp Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Atas Kesalahan Penembakan Yang Menyebabkan Luka Bert, antara lain: “pada sidang, seringotertunda karena kesibukan masing-masing dari anggota Komisi Kode Etik Polri yang mana ybs adalah pejabat utama di tingkat Satker Kepolisian Resor Lampung Utara. Kedua, Saksi yang dipanggil ada yang tidak memenuhi panggilan, dengn alasan takut kepada pihak yang dilaporkan”. Saran penulis ialah Agar setiap adaokasus yang di lakukan anggota secepatnya di proses sesuai undang undang yang berlaku.
Mohammad Idran, Muhammad Reza