Pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh Tempo.co menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Sebagai media yang dikenal dengan gaya jurnalistik kritis dan independen, Tempo.co tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membentuk narasi kompleks yang mencerminkan keterkaitan antara hukum, politik, dan kepentingan publik. RUU Perampasan Aset sendiri merupakan isu yang memicu polarisasi dalam wacana publik, terutama karena berkaitan langsung dengan agenda pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tempo.co membingkai pemberitaan mengenai RUU Perampasan Aset dengan menggunakan model framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode analisis framing yang mencakup empat struktur: sintaksis, skrip (naratif), tematik, dan retoris. Data dikumpulkan melalui observasi, penelusuran digital, seleksi berita, dan dokumentasi. Validitas data diuji menggunakan teknik audit trail.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo.co secara konsisten membangun narasi yang kritis terhadap kelambanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mendorong percepatan pengesahan RUU sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi. Framing dominan yang muncul adalah "Reformasi Hukum vs. Kelambanan Politik", yang terlihat dalam struktur sintaksis dan naratif, antara lain melalui penggunaan frasa seperti "Butuh Keberanian Politik DPR" yang merepresentasikan DPR sebagai lembaga yang lamban dan enggan mengambil risiko. Struktur tematik menempatkan RUU sebagai instrumen utama dalam perang melawan korupsi, didukung oleh sub-tema seperti Non-Conviction Based Forfeiture (NCB) dan perbandingan dengan praktik internasional. Sementara itu, struktur retoris memperkuat narasi melalui penggunaan metafora, kutipan tokoh otoritatif, dan dramatikasi dampak korupsi.

Framing yang dibangun oleh Tempo.co cenderung mengonstruksi opini publik yang pro-pemerintah dan anti-DPR, mencitrakan pemerintah dan aktivis antikorupsi sebagai aktor progresif, sementara DPR diposisikan sebagai penghambat reformasi. Temuan ini menunjukkan potensi pengaruh media dalam membentuk persepsi publik, sekaligus menyoroti pentingnya pemahaman kritis terhadap kompleksitas proses legislasi.