Artikel ini merupakan laporan field trip mahasiswa dalam rangka memenuhi mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung pada tanggal 10-13 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi dari Implementasi Check and Balance Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kunjungan ini dilakukan di gedung DPR/MPR RI di Jakarta dan beberapa lokasi menarik di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara, hasil dari penelitian mendapatkan pemahaman mendalam terkait mekanisme kerja lembaga Perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai lembaga pemerintah yang diberi nama “Informatif” pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat berbasis teknologi digital. Indonesia diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045, yang memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan yang mengoptimalkan potensi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi DPR dalam merancang regulasi, pengawasan, dan penganggaran yang relevan dengan pengelolaan bonus demografi. Fokus pembahasan meliputi peran DPR dalam mendukung pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif DPR sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Data diambil melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait publikasi risalah DPR RI dan tinjauan pustaka, Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi DPR serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perannya dalam mewujudkan spirit bonus demografi.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui penyelenggaraan fungsi legislatif, anggaran, pengawasan, dan perwakilan. Sebagai lembaga legislatif,fungsi DPR adalah membuat undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan pemerintah.Selain itu, DPR juga bertugas memantau penggunaan anggaran negara untuk memastikan kepatuhannya kepentingan rakyat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi perwakilan memungkinkan DPR menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan masyarakat. Melalui pengawasan ketat terhadap jalannya pemerintahan, DPR RI juga menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, adil, dan tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Peran aktif DPR pada setiap tahapan pengembangan kebijakan dan pengawasan pemerintah sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.