ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, dengan tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan ini, penerapan kebijakan dalam bentuk undang-undang legislatif menjadi sangat vital. Proses pembentukan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik yang aktif, tidak hanya dalam tahap perumusan tetapi juga selama pembahasan pelaksanaan dan pemantauan undang-undang itu. Dengan cara ini, undang-undang dapat efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai memahami aspirasi masyarakat umum pafa pengembangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta mengkaji peran partisipasi publik dalam proses penciptaan dan pelaksanaan undang-undang. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa baik DPR, Dewan Perwakilan Daerah, maupun pemerintahan akn dinilaikan kurang aspiratif dalam menjalankan fungsi legislatif mereka.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Legislasi, Tugas dan wewenang